Nah Loh!? KPK ‘Cuek’ Ancaman Hasto Beberkan Skandal Negara

See more: Segera Jebloskan Hasto ke Penjara, Jangan Tunggu Publik Curiga Ada Tawar Menawar di KPK

OlehVonita Betalia

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Dok. PDIP)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Ukuran Font

KecilBesar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memasukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke jeruji tahanan usai dijadikan tersangka kasus dugaan suap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Menurutnya, kecepatan KPK untuk menahan Hasto menjadi bukti komitmen mereka dalam memberantas korupsi.

“Hasto harus segera ditahan sebagai wujud komitmen KPK pasca memutuskan dirinya tersangka,” kata Dedi saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Kamis (2/1/2024).

Dedi mengatakan penahanan Hasto juga menjadi cerminan KPK dalam mengembalikan kepercayaan publik. Dedi lantas berkaca pada kasus yang menimpa mantan Ketua KPK Firli Bahuri, dimana tak kunjung ditahan pihak kepolisian. Ia khawatir, lambannya penahanan terhadap Hasto dapat menimbulkan kecurigaan adanya tawar menawar dengan KPK.

“Jika Hasto mengikuti atau dikondisikan seperti Firli, tersangka tetapi masih bebas, maka dikhawatirkan publik lebih percaya Hasto dan memunculkan kecurigaan baru jika Hasto dan KPK sedang tawar menawar,” kata dia.

Advertisement

Baca Juga:

Jalani Sidang Etik Kasus DWP, Dua Anggota Ditnarkoba Polda Metro Susul Kombes Donald?

Advertisement

Di lain sisi, Dedi juga menyoroti video Hasto mengenai pejabat tinggi yang terbukti melakukan korupsi untuk segera diungkap ke publik. Ia menyebut bukti yang dikantongi Hasto masuk dalam kategori kepentingan umum sehingga langkahnya untuk mengungkap ke masyarakat perlu mendapat apresiasi.

“Apa yang dijanjikan akan diungkap Hasto masuk kategori kepentingan umum, utamanya soal skandal korupsi petinggi negara, sehingga Hasto layak mendapat dukungan untuk segera membeberkan, soal benar tidaknya tuduhan Hasto biar pengadilan yang memutuskan,” tuturnya.

Sebelumnya, Rupanya di internal PDIP sudah mulai gerah dengan sikap Sekjennya Hasto Kristiyanto yang berusaha menghindari proses hukum, usai ditetapkan KPK sebagai tersangka di kasus suap Harun Masiku.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang, Sudarsono menyayangkan manuver Hasto yang berupaya lakukan politik sandera, dengan mengklaim memiliki kartu AS berupa bukti video pejabat dan petinggi negara yang korup. “Sekjen kami ini mental tempe,” kata Sudarsono kepada wartawan, dikutip Kamis (2/1/2024).

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Dirjen Imigrasi terkait Kasus Hasto PDIP, Mau Sasar Yasonna?

Sudarsono menuturkan, harusnya jika Hasto menyimpan video skandal elite, maka dibongkar sejak awal dan tidak disimpan saja. Ia pun menyebut Hasto menjadi penjahat karena sengaja menyimpan video skandal elite.

“Kalau itu (skandal) sama-sama benar, maka sama-sama penjahat, bukan negarawan. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya,” ucap Sudarsono.

Dia juga mengungkap, dirinya telah menyurati lembaga antirasuah agar segera menindak Hasto. Surat itu, tutur dia, telah dilayangkan pada Selasa (31/1/2024).

“Ya, betul, kemarin tanggal 31, kami jauh-jauh dari Pemalang ke Kantor KPK di Jakarta ini yang pada intinya surat saya adalah saya menyampaikan kepada pimpinan KPK untuk kasus Pak Hasto ini yang justru berlarut-larut untuk bisa ditindaklanjuti seperti apa setelah ditetapkan menjadi tersangka,” katanya

Baca Juga:

31 Anggota Polda Metro Kena PTDH, dari Terlibat Narkoba hingga LGBT

Sudarsono meminta Hasto bersikap ‘gentleman’, hadapi proses hukum. Jika dirasa KPK tak cukup bukti, ‘anak emas’ Ketum Megawati Soekarnoputri itu diminta tempuh jalur hukum, bukan bikin gaduh.

“Sehingga saya sampaikan kemarin kepada pucuk pimpinan (KPK), kalau memang sekiranya ada hal-hal yang merugikan Mas Hasto, dan tentunya Mas Hasto juga akan melakukan langkah-langkah hukum karena celah hukum itu ada,” ujarnya.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *